Kasus Pencemaran Limbah Sawit Gunung Mas Siap Disidangkan – Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah I Palangkaraya, telah menyerahkan berkas penyelidikan kasus pencemaran limbah kelapa sawit oleh PT Berkala Maju Bersama (BMB) ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Perusahaan tersebut diduga membuang limbah berupa janjang kosong (jangkos) dan cangkang (shell), sementara limbah cairnya mengalir ke Sungai Masien, yang mengakibatkan kematian ikan.
Surat No B-737/O.2.4/Eku.1/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 Menyebutkan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah telah menyatakan berkas penyelidikan itu lengkap. PT. BMB merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Desa Belawan Mulya, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, David Muhammad menyebutkan pada tanggal 14 Maret 2024 lalu berkas perkara tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi PT. BMB dinyatakan lengkap (P-21) oleh JPU Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
“Waktu dekat, kata dia, segera dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) oleh penyidik untuk dapat dilimpahkan kasusnya dan segera disidangkan,” kata dia seperti dikutip dari rilis Penegakan Hukum Dalam Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK).
Pencemaran ini sebelumnya melaporkan masyarakat setelah menemukan banyak ikan mati di Sungai Masien di Desa Mulya. Terjadinya kematian ini disebabkan oleh pembuangan limbah dan limbah cair yang menyebabkan pencemaran lingkungan.
Jangkos dan cangkang dibuang di tempat terbuka. Sedangkan air limbah pun dibuang ke dalam kolam yang tidak kedap air sehingga mengalir ataupun merembes ke parit yang mengalir ke Sungai Masien.
Pada tanggal 11 Mei 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas melakukan verifikasi lapangan dan pengambilan sampel. Hasil uji sampel menunjukkan udara telah melampaui batas baku mutu pencemaran dan dianggap telah terjadi pencemaran. Kemudian sejak tanggal 14 Juni 2023 Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan melakukan pengumpulan bahan keterangan dan dilanjutkan dengan proses penyelidikanan
Kasus Pencemaran Limbah Sawit Gunung Mas
Penyudik KLHK Mendirikan PT. BMB sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Perusahaan itu diancam pasal berlapis yaitu Pasal 98 Ayat 1 Juncto Pasal 104 Juncto Pasal 116 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 119 Undang – Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Nomor 2 Tahun 2022 dan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Mereka terancam hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.
Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, David Muhammad, menyampaikan penindakan ini harus menjadi perhatian bagi korporasi lain. Perusahaan yang melakukan pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan ketentuan dan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup akan ditindak tegas.
“Penegakan hukum harus dilakukan terhadap korporasi yang mencari keuntungan dengan melakukan perbuatan yang merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan hidup,” ucap David.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani menegaskan perbuatan PT. BMB merupakan tindak pidana serius karena melakukan pencemaran lingkungan dan membuang air limbah ke media lingkungan maka pelaku harus dihukum maksimal dan seadil – adilnya untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
Mengingat tindak kejahatan ini dilakukan oleh PT. BMB merupakan kejahatan korporasi maka terhadap tersangka korporasi harus dikenakan pidana sebagaimana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2009 yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dan perbaikan/pemulihan lingkungan terhadap akibat yang ditimbulkan.
“Saya juga sudah memerintahkan kepada penyidik untuk segera melakukan penyidikan terhadap pelaku perseorangan dari tindak kejahatan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. BMB. Termasuk apabila ada ancaman tindak pidana pencucian uang dari kejahatan ini akan kami dalami. Penindakan hukuman berlapis ini harus dilakukan, agar adanya efek jera,” kata dia.